14 Kepala Daerah dan Gubernur Kaltim Tuntut Dana Rp 2,6 Triliun ke Pusat

TARAKAN - Sebanyak 14 Kepala Daerah ditambah Gubernur Kaltim Awang Faroeq. Selama 3 hari terhitung Rabu hingga jumat kemarin, melakukan pertemuan dengan Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI. Pertemuan tersebut, terkait persoalan dana alokasi untuk Kaltim sebesar Rp 2,6 trilun yang belum terealisasi hingga saat ini. Walikota Tarakan Udin Hianggio mengungkapkan, dirinya bersama kepala daerah se Kalimantan timur, mempertanyakan pencairan dana tersebut dari Pemerintah Pusat. Padahal anggaran tersebut sudah di alokasikan oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, pada 2009 lalu. Sementara hingga kini belum satupun terealisasi. “Kita ke Jakarta karena hingga saat ini, belum terealisasi dana bagi hasil tersebut, dan kita juga masih perjuangkan” ucapnya kepada Reporter Grass FM tadi siang, (06/02/2010) di bandara Juwata Tarakan.

Udin menambahkan, dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,6 triliun tersebut. Sudah direncanakan di bagi kepada 14 kabupaten dan kota se Kalimantan Timur. Kota Tarakan mendapat jatah sebesar Rp 200 milyar lebih. Sementara dalam penyusunan draf anggaran, sudah masuk dana tersebut dalam APBD Kota Tarakan Tahun 2009 yang lalu.”Kita sudah masukan anggaran tersebut, tapi dari Pemerintah Pusat itu belum di bayarkan hingga saat ini, otomatis seluruh alokasi anggaran yang kita perhitungkan menjadi terkendala” ucapnya menjelaskan.

Selain Provinsi Kaltim, Sebanyak 7 provinsi lain juga menuntut dana alokasi tersebut. Seperti Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatra Utara, Irian Jaya dan beberapa provinsi lain yang memiliki Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. ( yko – grass fm tarakan )

< Prev		Next >